TRENDING
Baca juga: kewajiban seller memberi label pada konten buatan AI.
Permendag 19/2026 Terbit: Aturan Baru E-Commerce untuk Seller
- Permendag 19/2026 tentang PMSE ditetapkan 4 Juni 2026 dan diundangkan 8 Juni 2026, menggantikan Permendag 31/2023.
- Isinya berdiri di atas lima pokok: produk lokal, transparansi platform, legalitas usaha, perlindungan konsumen, dan AI yang bertanggung jawab.
- Cakupannya melebar ke social commerce, ride hailing, dan OTA, jadi jualan lewat konten video seperti TikTok Shop ikut diatur eksplisit.
- Biaya platform tidak otomatis turun. Rapikan tiga hal dari sekarang: legalitas, klaim promosi, dan hitungan margin.
Pemerintah resmi mengganti aturan main jualan online. Permendag 19/2026 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) ditetapkan pada 4 Juni 2026 dan diundangkan 8 Juni 2026, menggantikan Permendag No. 31 Tahun 2023 yang sudah berumur hampir tiga tahun.
Buat seller TikTok Shop, ini bukan sekadar urusan birokrasi. Regulasi ini menyentuh transparansi biaya platform, perlindungan produk lokal, sampai aturan pakai AI buat promosi, hal-hal yang langsung memengaruhi cara kami dan ratusan seller dampingan kami berjualan tiap hari. Kami rangkum apa isinya dan apa yang perlu Anda siapkan.
Apa Itu Permendag 19/2026?
Regulasi ini adalah revisi aturan e-commerce nasional yang diteken Menteri Perdagangan Budi Santoso. Tujuannya satu: bikin ekosistem perdagangan digital lebih sehat dengan menyeimbangkan hak dan kewajiban tiga pihak, yaitu seller, platform, dan konsumen.
Yang menarik, cakupan aturan ini melebar dibanding aturan lama. Sekarang yang masuk kategori PMSE bukan cuma marketplace, tapi juga ritel online, iklan baris online, platform pembanding harga, daily deals, social commerce, ride hailing, sampai online travel agent (OTA). Artinya, model jualan lewat konten video seperti di TikTok Shop ikut diatur secara eksplisit.
Jualan lewat konten video masuk kategori PMSE. Seller TikTok Shop berada di dalam cakupan aturan ini, bukan di area abu-abu.
5 Pokok Pengaturan dalam Aturan Baru Ini
Ada lima poin utama yang jadi tulang punggung beleid ini. Inilah yang perlu Anda hafal:
- Perlindungan produk lokal: mendorong agar produk dalam negeri lebih banyak dipromosikan dan dikonsumsi di pasar domestik.
- Transparansi platform digital: platform wajib lebih terbuka soal biaya layanan dan mekanisme yang membebani penjual.
- Legalitas pelaku usaha: mempertegas status hukum seller dan penyelenggara, dari izin sampai dokumen usaha.
- Perlindungan konsumen: memperkuat hak pembeli atas produk dan layanan yang aman.
- Pemanfaatan AI yang bertanggung jawab: mengatur penggunaan kecerdasan buatan dalam kegiatan promosi.
Poin kelima ini nyambung banget dengan tren yang sudah berjalan. Kalau Anda sudah baca soal aturan konten AI di TikTok Shop yang mewajibkan pelabelan, aturan ini memberi payung hukum nasional di atasnya.
Siapa Saja yang Terikat Aturan Ini?
Kemendag memetakan ekosistem e-commerce ke dalam tiga kelompok: pemilik produk atau seller, platform perdagangan elektronik, dan konsumen. Sebagai seller, Anda ada di kelompok pertama, dan beberapa kewajiban baru akan menyentuh Anda langsung, terutama soal legalitas usaha dan kepatuhan promosi.
Pemerintah menekankan ketiga pihak harus berjalan seimbang. Jadi kalau selama ini Anda merasa beban biaya numpuk di sisi penjual, semangat aturan ini sebetulnya berpihak pada keseimbangan, walau detail teknis pelaksanaannya masih akan diuji di lapangan. Untuk konteks beban biaya yang dimaksud, kami sudah bahas di artikel strategi menghadapi biaya admin marketplace.
Seller masuk kelompok pertama dari tiga pihak yang diatur. Kewajiban yang paling cepat menyentuh Anda: legalitas usaha dan kepatuhan promosi.
Belum yakin legalitas dan klaim promosi toko Anda sudah sesuai aturan baru? Ceritakan kondisi toko Anda, tim kami bantu petakan yang perlu dirapikan, gratis tanpa komitmen.
Lanjut baca: Komitmen Shopee dan Tokopedia ke Pemerintah ↓
Komitmen Shopee dan Tokopedia ke Pemerintah
Dua platform besar sudah mengirim surat resmi berisi rencana aksi ke Kemendag. Isinya komitmen yang patut seller pantau realisasinya:
- Transparansi biaya layanan kepada penjual.
- Prioritas bagi produk lokal di etalase dan algoritma.
- Keringanan biaya bagi UMKM dan seller lokal.
- Perlindungan dan keseimbangan kebijakan bagi penjual.
- Keterlibatan berkelanjutan dalam implementasi aturan.
Poin “keringanan biaya untuk UMKM” ini layak ditunggu. Sepanjang 2026 isu kenaikan biaya jadi keluhan utama, sampai sebagian seller serius mempertimbangkan pindah ke website sendiri. Kalau komitmen ini benar dijalankan, hitungan margin Anda bisa berubah.
Platform sudah berkomitmen soal transparansi dan keringanan biaya, tapi realisasinya masih perlu dipantau. Hitung margin secara konservatif sampai ada kepastian.
Apa Dampaknya buat Seller TikTok Shop?
Jangka pendek, dampaknya belum terasa drastis, karena aturan ini baru diundangkan dan turunannya masih disusun. Pemerintah menyebut akan ada Peraturan Menteri UMKM yang saling melengkapi, jadi gambaran utuhnya baru lengkap setelah aturan turunan keluar.
Tapi arah anginnya jelas. Dari pengalaman kami mendampingi seller, tiga hal ini yang paling cepat berdampak: legalitas usaha bakal makin diperiksa, klaim promosi (termasuk yang dibuat pakai AI) harus lebih jujur, dan transparansi biaya bisa membuka ruang negosiasi margin.
Pengalaman tim Super Seller mendampingi seller TikTok Shop, data disamarkan.
Jangan lupa, aturan ini berjalan beriringan dengan ketentuan pajak marketplace 2026 yang sudah lebih dulu berlaku.
Permendag 19/2026 menggantikan Permendag 31/2023 dan berdiri di atas lima pilar: produk lokal, transparansi platform, legalitas usaha, perlindungan konsumen, dan AI yang bertanggung jawab. Dampaknya bertahap, tapi seller yang legalitas dan promosinya rapi akan paling diuntungkan saat aturan turunannya berlaku penuh.
Yang Harus Seller Siapkan Sekarang
Daripada menunggu aturan turunan, mulai rapikan tiga hal ini dari sekarang:
- Beresin legalitas
Pastikan NIB, izin usaha, dan dokumen toko lengkap dan sesuai data.
- Audit klaim promosi
Cek konten dan caption, jangan ada klaim berlebihan, dan beri label jelas pada visual yang dibuat dengan AI.
- Pantau struktur biaya
Baca tiap pembaruan biaya layanan agar Anda bisa hitung ulang harga dan margin tanpa boncos.
Buat Anda yang ingin memastikan toko sudah patuh aturan baru, tim kami di layanan pendampingan seller rutin membantu audit kepatuhan seperti ini. Sambil menyiapkan kepatuhan, jangan lupa amankan juga sisi operasional, misalnya dengan mengaktifkan dan mengelola metode pembayaran COD di TikTok Shop secara aman.
Detail resmi regulasi ini bisa Anda baca di pemberitaan Bisnis.com soal terbitnya Permendag 19/2026 dan rangkuman poin-poin penting saat Mendag meneken revisi.
Cek Kesiapan Toko Anda
Klik tiap poin yang sudah Anda pastikan.
- NIB dan izin usaha sudah ada dan masih berlaku.
- Data di dokumen toko sama dengan data di akun seller.
- Konten dan caption bebas dari klaim berlebihan.
- Visual yang dibuat dengan AI sudah diberi label jelas.
- Setiap pembaruan biaya layanan dibaca dan dicatat.
- Harga dan margin dihitung ulang tiap ada perubahan biaya.
FAQ
Permendag 19/2026 mulai berlaku kapan?
Apa beda Permendag 19/2026 dengan aturan sebelumnya?
Apakah seller kecil ikut terdampak?
Apakah biaya platform otomatis turun karena aturan ini?
Kesimpulan
Permendag 19/2026 adalah sinyal bahwa pemerintah makin serius menata e-commerce, dan seller yang patuh sejak awal akan paling diuntungkan ketika aturan turunannya berlaku penuh. Fokus Anda sekarang sederhana: legalitas rapi, promosi jujur, dan margin yang dihitung ulang setiap ada perubahan biaya.
Tim Super Seller bantu cek legalitas, klaim promosi, dan hitungan margin toko Anda terhadap Permendag 19/2026.
Chat WhatsApp SekarangGratis, tanpa komitmen. Atau lihat halaman konsultasi.
Baca juga: Hak Seller Marketplace 2026: Biaya Tak Bisa Naik Sepihak Lagi.
Baca juga: Prioritas Produk Lokal di E-Commerce 2026: Peluang Baru Seller UMKM.