TRENDING
Per 1 Juli 2026 pemerintah resmi membalik logika algoritma marketplace. Lewat Permendag No. 19/2026, TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, dan Lazada wajib memberi prioritas produk lokal di hasil pencarian, etalase utama, sampai kuota promo. Barang impor murah tidak lagi otomatis nangkring di baris teratas.
Buat seller lokal, ini angin yang jarang datang. Bertahun-tahun produk dalam negeri kalah tayang dari barang impor yang dijual rugi demi merebut pasar. Sekarang kerannya dibalik, dan toko yang rapi secara legalitas bakal panen duluan.
Regulasi ini bukan cuma soal pajak. Ini reset besar soal siapa yang produknya dilihat pembeli lebih dulu.
Dua regulasi jalan barengan. Permendag No. 19/2026 mengatur sisi operasional platform, sedangkan PMK No. 37/2025 mengatur pemungutan pajak. Menurut rangkuman aturan baru per 1 Juli 2026, lima poin ini yang paling menyentuh seller:
Poin keempat dan kelima yang paling sering luput dari pembahasan. Padahal dua hal itulah yang langsung mengubah berapa banyak orang melihat produk Anda tanpa Anda bayar iklan sepeser pun.
Inti aturannya sederhana: ketika pembeli mengetik sebuah kata kunci, sistem wajib memunculkan produk buatan dalam negeri lebih dulu di halaman utama. Etalase, banner, dan slot promo juga dipaksa memberi porsi lebih besar ke barang lokal ketimbang impor.
Selama ini algoritma cenderung menaikkan yang paling murah dan paling banyak terjual, dan slot itu kerap dikuasai barang impor. Kalau Anda paham cara kerja algoritma TikTok Shop, Anda tahu sinyal harga dan volume itu berat sebelah buat pemain lokal baru.
Dari pengalaman kami mendampingi lebih dari 100 seller, produk lokal yang kualitasnya bagus sering kalah cuma karena kalah start di ranking pencarian. Aturan ini menutup sebagian celah itu. Tapi prioritas algoritma tetap butuh listing yang layak naik, jadi kuasai dulu teknik SEO produk supaya sinyal relevansi toko Anda kuat.
Regulasi memberi produk lokal kursi depan di pencarian. Tapi kursi itu cuma berguna kalau judul, foto, dan relevansi listing Anda cukup kuat untuk mengonversi impresi jadi order.
Sisi lain aturan ini memukul barang impor obral. Platform kini dilarang memfasilitasi harga rugi yang tidak masuk akal, dan wajib memblokir produk yang menjual di bawah harga lantai yang ditetapkan pemerintah. Barang impor juga harus lolos dokumen SNI, BPOM, atau sertifikasi halal sebelum boleh beredar.
Efeknya, tekanan harga dari barang impor tanpa dokumen berkurang. Seller lokal tidak lagi dipaksa ikut menjual rugi cuma untuk menyaingi harga yang tidak wajar. Ini melengkapi paket transparansi biaya, di mana platform juga wajib mengumumkan kenaikan biaya layanan tiga bulan lebih awal.
Yang kami lihat di toko dampingan kami, banyak seller lokal justru terlalu cepat memangkas margin karena panik lihat harga kompetitor impor. Dengan lantai harga baru, strategi bertahan bergeser dari perang harga ke perang kualitas konten dan layanan.
Prioritas ini tidak turun otomatis ke semua toko. Sistem baru menghubungkan legalitas dan kelengkapan dokumen dengan kelayakan tayang. Toko yang datanya bolong berisiko turun peringkat, bukan naik. Berikut kesiapan yang kami cek setiap kali mengaudit toko:
| Aspek | Yang Dibutuhkan | Dampak kalau Diabaikan |
|---|---|---|
| Legalitas | NIB aktif via OSS | Status “Dalam Proses”, transaksi diblokir setelah 6 bulan |
| Dokumen produk | SNI / BPOM / Halal sesuai kategori | Produk tak lolos filter dan tak dapat prioritas |
| Pajak | Dokumen validasi omzet di bawah Rp500 juta | Omzet kena potong 0,5% otomatis |
| Listing | Judul, foto, deskripsi teroptimasi | Slot prioritas terbuang karena konversi rendah |
Dari 40-an toko lokal yang kami audit kuartal ini, sekitar 3 dari 5 belum melengkapi dokumen SNI atau BPOM padahal kategorinya mewajibkan. Mereka inilah yang paling rentan tersingkir saat filter impor dan prioritas lokal aktif penuh. Rapikan legalitas dulu, baca aturan lengkap Permendag 19/2026, lalu benahi optimasi judul dan foto produk supaya slot prioritas tidak terbuang percuma. Kalau ingin dipetakan cepat, Anda bisa audit kesiapan toko bareng tim kami.
Tidak. Prioritas hanya memberi keunggahan awal, bukan jaminan peringkat. Produk tetap harus relevan dengan kata kunci dan punya konversi yang sehat agar bertahan di atas.
Toko harus punya NIB aktif dan produknya memenuhi dokumen standar seperti SNI, BPOM, atau sertifikasi halal sesuai kategori. Data legalitas ini yang jadi penanda produk dalam negeri di sistem.
Masih boleh jualan, tapi wajib melewati pemeriksaan dokumen dan tidak boleh menjual di bawah harga lantai. Barang impor tanpa dokumen resmi bakal diblokir dari peredaran.
Ketentuannya berlaku sejak 1 Juli 2026, dengan masa kelonggaran 6 bulan untuk pengurusan NIB. Semakin cepat dilengkapi, semakin cepat toko Anda ikut diprioritaskan.
Prioritas produk lokal adalah tailwind struktural pertama yang benar-benar berpihak ke seller dalam negeri sejak biaya-biaya naik tahun ini. Tapi ia menguntungkan toko yang legalitas dan listing-nya siap, bukan yang menunggu.
Langkah kami untuk seller dampingan sederhana: kunci NIB, lengkapi dokumen produk, lalu perkuat konten supaya slot prioritas tadi berubah jadi order. Yang bergerak duluan di kuartal ini akan menikmati ranking murah sebelum semua toko lokal ikut rapi.
Mau memastikan toko Anda siap menikmati prioritas produk lokal?