TRENDING

Pajak Marketplace 2026: Potongan 0,5% yang Wajib Seller Pahami

Saldo pencairan Anda dipotong 0,5%, dan banyak seller baru sadar setelah melihat angka yang tidak cocok di dashboard. Itulah efek nyata pajak marketplace 2026 — aturan yang menunjuk Shopee, Tokopedia, Lazada, dan platform lain sebagai pemungut pajak langsung dari setiap transaksi penjual.

Aturan ini bukan wacana. Sejak PMK Nomor 37 Tahun 2025 berlaku, marketplace wajib memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5% dari omzet bruto seller. Masuk 2026, sistem ini sudah berjalan penuh — dan dari yang kami lihat di lapangan, masih banyak seller yang bingung apakah ini pajak baru, pajak dobel, atau uang mereka yang “hilang”.

Mari kita luruskan, karena salah paham soal ini bisa bikin Anda salah hitung margin atau bahkan bayar pajak dua kali.

Apa Itu Pajak Marketplace 2026 dan Kenapa Saldo Dipotong

Pajak marketplace 2026 adalah pemungutan PPh Pasal 22 oleh platform atas nama Anda. Pemerintah lewat Direktorat Jenderal Pajak menunjuk marketplace besar sebagai pemungut, supaya pajak penjual online tertib dan tercatat.

Aturan mainnya: platform memotong 0,5% dari peredaran bruto yang Anda terima — tidak termasuk PPN dan PPnBM — lalu menyetorkannya ke negara atas nama Anda. PMK 37/2025 ditetapkan pada 11 Juni 2025 dan mulai berlaku sejak diundangkan 14 Juli 2025, jadi sepanjang 2026 ini sudah menjadi standar di hampir semua platform. Rincian lengkap soal mekanisme dan kriteria platform bisa Anda baca di penjelasan poin pokok PMK 37/2025.

Penting dipahami sejak awal: ini bukan biaya tambahan platform seperti biaya admin atau biaya layanan. Ini pajak penghasilan Anda yang dititipkan pemungutannya ke marketplace. Bedakan baik-baik dari tumpukan potongan lain yang menggerus margin, seperti yang kami rinci di pembahasan biaya admin marketplace 2026.

Siapa yang Kena Potong dan Siapa yang Bisa Dikecualikan

Tidak semua seller otomatis dipotong. Kuncinya ada di angka omzet Rp500 juta per tahun.

• Omzet di atas Rp500 juta/tahun: otomatis dipungut 0,5% oleh marketplace. Anda tidak perlu melakukan apa-apa untuk “mengaktifkan” — sistem yang memotong.
• Omzet di bawah Rp500 juta/tahun: seharusnya tidak dipotong, tapi Anda wajib menyerahkan surat pernyataan ke platform agar dikecualikan. Tanpa surat ini, sistem bisa tetap memotong karena tidak tahu omzet Anda di bawah ambang.

Inilah celah yang merugikan banyak seller pemula: omzet mereka masih kecil, semestinya bebas potongan, tapi karena tidak tahu harus submit surat pernyataan, saldo mereka tetap terpotong 0,5%. Cek pengaturan pajak di Seller Center masing-masing platform dan pastikan status Anda benar.

Aturan ini berlaku lintas platform — Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, sampai platform asing yang memenuhi kriteria DJP. Jadi kalau Anda jualan di banyak channel, hitung total omzet gabungan Anda, bukan per platform.

Beda PPh Pasal 22 Marketplace vs PPh Final UMKM 0,5%

Di sinilah kebingungan terbesar terjadi, dan salah paham di titik ini bisa bikin Anda bayar dua kali. Dua-duanya kebetulan angkanya 0,5%, tapi fungsinya berbeda.

Aspek	PPh Pasal 22 Marketplace	PPh Final UMKM (PP 55/2022)
Siapa yang memungut	Marketplace, otomatis	Disetor sendiri oleh seller
Sifat	Dipungut di muka (prepaid)	Final
Bisa dikreditkan?	Ya, di SPT Tahunan (skema umum)	Tidak — sudah final

Kabar baiknya, ini dirancang agar tidak menjadi beban ganda. Bagi seller yang masuk skema final UMKM, potongan 0,5% dari marketplace bisa diperlakukan sebagai pelunasan kewajiban pajak final tersebut. Bagi seller skema umum, potongan itu menjadi kredit pajak yang mengurangi PPh terutang di SPT Tahunan Anda. Intinya: pajak yang sudah dipotong marketplace jangan sampai Anda bayar lagi secara terpisah.

Catatan penting: aturan pajak punya banyak nuansa per kondisi usaha. Angka dan ketentuan di atas bersifat informasi umum — untuk perhitungan SPT dan status Anda, verifikasi langsung ke DJP atau konsultan pajak. Kami membantu sisi operasional dan strategi jualan, bukan menggantikan nasihat pajak profesional.

Apa yang Harus Seller Lakukan Sekarang

Jangan tunggu kaget di akhir tahun saat lapor SPT. Ada empat langkah konkret yang bisa Anda kerjakan minggu ini.

• Cek status NPWP dan pengaturan pajak di setiap Seller Center. Pastikan NPWP terdaftar agar potongan tercatat atas nama Anda, bukan tarif lebih tinggi untuk non-NPWP.
• Submit surat pernyataan kalau omzet gabungan Anda di bawah Rp500 juta/tahun, supaya tidak ikut terpotong.
• Simpan bukti potong setiap bulan. Ini dokumen yang Anda butuhkan untuk kredit pajak saat lapor SPT Tahunan.
• Hitung ulang margin dengan memasukkan 0,5% ini ke struktur harga, digabung dengan biaya admin dan biaya logistik baru.

Pajak marketplace bukan satu-satunya aturan baru yang harus Anda navigasi tahun ini. Ada juga kewajiban sertifikasi halal yang jatuh tempo Oktober 2026 untuk produk makanan dan minuman. Seller yang scale dengan tenang adalah yang memperlakukan compliance sebagai sistem, bukan kejutan — dan itulah yang kami bangun bareng klien lewat layanan manajemen TikTok Shop Super Seller.

Kesimpulan

Pajak marketplace 2026 bukan uang yang hilang — itu PPh Anda yang dipungut di muka, dan bisa dikreditkan atau diperlakukan final tergantung skema Anda. Yang membedakan seller yang tenang dari yang panik di musim SPT cuma satu: yang tenang sudah cek status pajaknya, submit surat pernyataan kalau perlu, dan memasukkan 0,5% ini ke perhitungan margin sejak awal. Lakukan empat langkah di atas minggu ini, dan potongan ini berubah dari kejutan jadi angka yang sudah Anda kuasai.